DEPOK, penabangsa.com – Revolusi tata kelola pemerintahan Kota Depok menjadi sorotan dalam Pilkada 2024. Tim 9, aliansi presidium lintas organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas warga, menegaskan komitmennya mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Supian-Chandra, untuk membawa perubahan mendasar di Depok. (30/12/2024).
Tim 9, yang beranggotakan berbagai elemen seperti M1R Depok, Lapbas, Bravo 5 Depok, Hipakad, KB3Polri, BRINUS, LMPI Kompi E, Giak, Gemari, Amkei Depok, Barak 08, DOS (Depok Online Solidaitas), Blue GenZ, AMPM, menyatakan tidak hanya fokus memenangkan paslon 02, tetapi juga siap mengawal program kerja pemerintah dengan peran aktif sebagai pengawas dan pengawal kebijakan publik.
“Kami tidak hanya bekerja untuk kemenangan paslon 02, tetapi juga berkomitmen mengawal program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Depok,” ujar Ibrahim, Ketua Presidium Tim 9, dalam konferensi pers di depan Kantor PUPR Kota Depok.
Revolusi ASN untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Menurut Ibrahim, transisi pemerintahan baru harus dimulai dari pembenahan aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki posisi strategis. “Pemilihan pejabat tidak boleh lagi didasarkan pada faktor kedekatan, tetapi berdasarkan kompetensi dan integritas,” tegasnya.
Tim 9 mengungkap telah mengidentifikasi sejumlah nama pejabat yang dinilai perlu dievaluasi. Kinerja dinas seperti Pendidikan, PUPR, Disrumkim, DPMPTSP, hingga BKD menjadi perhatian utama.
Salah satu kasus yang diangkat adalah keluhan warga terkait pembangunan drainase di Pancoranmas yang pelaksanaannya tidak sesuai aturan serta merusak saluran air bersih PDAM serta , tetapi tidak mendapat tanggapan serius dari dinas terkait.
“Kami mempertanyakan perencanaan, pengawasan, dan kelayakan pelaksana proyek yang menggunakan APBD. Transparansi adalah kunci,” tambah Ibrahim.
Ia juga mengatakan pihaknya telah mencoba membangun komunikasi dan koordinasi langsung dengan Kabid SDA PUPR Depok Bapak Arga, namun pihaknya melalui narahubung Bapak Bachtiar hanya mengatakan “Iya” dan tidak ada arahan lain. Hal itu memantik kami menyoroti perlunya reformasi besar-besaran dalam penggunaan anggaran untuk memastikan profesionalisme dan integritas.
Momentum Perubahan Tahun Baru 2025
Ketua Penasehat Tim 9, Erwin Rizkian, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Depok. “Slogan ‘Depok Guyub untuk Perubahan’ harus menjadi spirit positif yang mendorong keterbukaan, musyawarah, dan peran aktif masyarakat dalam membangun kota yang lebih baik,” ujarnya.
Momentum awal tahun 2025 dinilai sebagai saat tepat untuk merealisasikan perubahan besar. Erwin menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti saat pemilu, tetapi juga dalam mengawal program pemerintah agar sesuai dengan janji politik.
Menurut Erwin, Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan ditegaskan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mengatur prinsip profesionalisme dan integritas bagi pejabat publik. Pungkasnya mengakhiri.
