JAKARTA, penabangsa.com – Sehubungan dengan adanya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) guna memutuskan langkah – langkah yang harus dilakukan pasca bencana ini.
Rapat digelar di gedung Kemendagri, jalan Medan Merdeka Utara – Jakarta Pusat, pada Selasa (0 7/01/2020), dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dan turut hadir perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi, Pemkab Cianjur juga turut hadir Sekda Hardiono mewakili Depok.
Serta perwakilan dari Kementrian PUPR, Kementrian ATR, BMKG dan BNPB.
Depok sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota harus siap dengan segala bentuk penyelesaian dari permasalahan bencana agar dampak banjir tidak meluas dan terulang lagi.
Untuk mengantisipasinya kita memiliki kesepakatan dengan Kemendagri terkait penanggulangan bencana banjir, demikian dikatakan Hardiono usai mengahadiri Rakor bersama Kemendagri.
Hardiono menjelaskan ada tiga poin yang disepakati pada saat rapat koordinasi bersama Kemendagri.
Kesepakatan Pertama adalah pasca bencana dengan penanganan tanggap darurat, kemudian keterpaduan Pemerintah Pusat dengan Daerah untuk mengantisipasi banjir dan yang terakhir Penganggaran dan Perencanaan APBD 2020.
Dari Hasil rapat koordinasi (Rakor) ini nantinya akan kita bawa kedalam perencanaan tata ruang Depok.
Berharap adanya rakor bersama Kemendagri dengan program jangka pendek dan menengah dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik sehingga dampak banjir tak akan terulang lagi, papar Hardiono.
Pada kesempatan itu juga Propinsi mengeluarkan bantuan tanggap darurat bencana sebesar 1 milyar rupiah.(Novi)
