PAPUA, penabangsa.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengaku dana otonomi khusus (Otsus) Papua sangat efektif. Menurutnya, Implementasi dana Otsus Papua dalam sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran 15 %. Berupa pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat. Disamping itu, juga pada pembinaan kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. “Dana Otsus Papua rata-rata membiayai 9-12 program yang mencakup 21-26 kegiatan setiap tahunnya. Di tahun 2020 Karena ada pengurangan anggaran, sehingga membiayai 3 program dan 5 kegiatan,”ujarnya seusai menjadi narasumber dalam Webinar Moya Discussion Group: “Pembangunan Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus”.
Khairul menuturkan bentuk program tersebut 60 % untuk pelayanan terbang dan terapung. Ia menambahkan, guna menjangkau wilayah terpencil di Papua berupa Mobile klinik udara, darat dan terapung serta pelayanan mobile spesialis. Yang tidak kalah pentingnya, pihaknya menjalankan program kampung siaga, rumah tunggu bagi orang melahirkan bisa menginap. “Medan yang sulit, sarana transportasi menggunakan helikopter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ada lagi program mengirimkan tenaga kesehatan di tempat yang sulit dan menginap 21 hari. Meski begitu, kita juga juga ada program air jernih dan sanitasi. Kita gencarkan sosialisasi larangan membuang air disembarangan. Sebab, dengan menjaga kesehatan yang baik kita akan terhindar dari penyakit,”paparnya.
Ia menyebutkan, dengan adanya dana Otsus Papua berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, bagi orang asli Papua akan mendapatkan obat-obatan gratis. Seperti: HIV AIDS, Filariasis, Malaria, Diabetes, Vitamin C dan lainnya. Bahkan, lanjutnya, bagi orang asli Papua gratis berobat di Puskesmas dan RS. Sedangkan, bagi yang lain di RS berdasarkan Perda diharuskan untuk membayar. “Dengan semua usaha dan program yang dilakukan, Kabupaten Jayapura mendapatkan penghargaan sebagai pembangunan kesehatan terbaik dari Propinsi,”ujarnya.
Sayangkan Pemotongan Dana Otsus Papua Untuk PON
Menurutnya, pada DPA Induk 2014 alokasi dana Otsus masih dengan pola lama 60 % Kabupaten dan 40% Propinsi. Sedangkan, di tahun 2015-2019 menggunakan pola 80% Kabupaten dan 20% Propinsi berdasarkan (Perdasus No.3/2016). Hanya saja, lanjutnya, di tahun 2020 ada pengurangan sampai 50 % untuk kebijakan PON XX (Pagu Dinkes). “Yang semula anggaran Rp 103 Milyar, maka di tahun 2020 menjadi Rp 46 Milyar. Pengurangan tersebut karena untuk kegiatan PON XX. Dengan kondisi seperti ini ya kita tidak bisa apa-apa lagi,”keluhnya.
Meski begitu, secara pribadi dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat agar memperhatikan Papua. Ia melihat, bagaimana masih ada warga Papua yang tidak mengenakan pakaian. “Saya lahir dan besar di Papua, mari kita perhatikan orang Papua. Saya menangis melihat adanya orang yang tidak berpakaian. Kita tahu kondisi ini sulit, dan saya mengabdikan diri untuk kesehatan,”tandasnya.
Moya Discussion Group: “Pembangunan Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus”. Narasumber: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie. Akademisi asal Papua Willem Frans Ansanay, Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof. Imron Cotan. (Agus Botak)